SENGKETA INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Diposting pada: 2016-11-09, oleh : Admin, Kategori: Berita

Tanggal 19 Januari 2016, Saudara Nandang Suherman mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dishubkominfo Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkot Tasikmalaya. Permohonan ini disampaikan dalam rangka mengetahui informasi publik berupa salinan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk kajian analisis pengelolaan keuangan daerah (transparan, efektif, efesien dan akuntable).

Menanggapi permohonan tersebut, pada tanggal 12 Februari 2016, PPID Pemkot Tasikmalaya memberikan surat jawaban atas informasi yang diminta disertai lampiran yang dibutuhkan dengan penjelasan bahwa informasi tertentu tidak dapat diberikan karena pertimbangan pemberian informasi mengacu pada Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 550/Kep.131-Dishubkominfo/2015 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan dasar hukum lainnya serta argumen logis lainnya.

Jawaban dari PPID Pemkot Tasikmalaya membuat Nandang merasa keberatan sehingga mendatangi media dan memberikan surat keberatan. Awal mula terjadinya sengketa informasi antara sdr. Nandang terhadap Pemkot Tasikmalaya berlangsung setelah terjadinya hal ini, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Mei 2016.

Tanggal 21 Juni 2016 bertempat di ruang Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KIP Jabar), Jl. Turangga No. 25 Bandung 40263 dilaksanakan sidang pemeriksaan awal, yang dipimpin oleh Dan Satriana (Ketua KIP Jabar), dengan anggota Ane Friday Safariyah dan Budi Yoga Permana, dihadiri pemohon Sdr. Nandang Suherman dan termohon yaitu Pemkot Tasikmalaya yang dikuasakan kepada Apep Yosa Firmansyah (BPKBD), Lilis Elia Dewi (Bag. Hukum Setda) dan Aris Wanrisna (Dishubkominfo Kota Tasikmalaya).

Memperhatikan kronologis dan argumen awal serta pertimbangan tersendiri dari Majelis Komisioner, sidang diskor selama satu jam, dilanjutkan sidang adjudikasi tanpa sidang mediasi. Dalam adjudikasi ini, salinan dokumen yang memperkuat permohonan sengketa dan / atau alasan termohon tidak memenuhi permohonan informasi diperlihatkan sekaligus disampaikan argumen lisan.

Pada tanggal 26 Juli 2016 dilaksanakan sidang adjudikasi pembuktian ke-2. Majelis Komisioner mencermati jenis informasi yang berbeda antara surat permohonan dan surat keberatan serta surat ajuan sengketa informasi. Dalam persidangan tersebut juga, termohon mengajukan keberatan berkenaan legal standing pemohon sesuai peraturan yang berlaku, termasuk bukti keahlian pemohon. Memperhatikan hal ini Majelis Komisioner berpendapat bahwa sepanjang Pemohon adalah WNI maka punya hak atas informasi publik. Memperhatikan bukti - bukti dan argumen yang telah diperoleh serta pertimbangan tersendiri dari Majelis Komisioner, sidang diskor, dilanjutkan sidang pembacaan putusan.

Dalam sidang ini, Majelis Komisioner berpendapat permohonan pemohon sebagian besar dikabulkan dengan biaya dibebankan kepada pemohon, diantaranya informasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Profil Pendidikan dan Kesehatan, Peraturan Daerah tentang APBD, Ringkasan Laporan Keuangan, dll.

Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2016 bertempat di Dishubkominfo Kota Tasikmalaya dilaksanakan eksekusi amar putusan KIP Jabar perihal sengketa informasi perencanaan dan penganggaran antara Sdr. Nandang Suherman dengan Pemkot Tasikmalaya yang dituangkan dalam berita acara. Terjadinya sengketa informasi ini diharapkan menjadi bahan berharga soal keterbukaan informasi bagi semua pihak. (reporter : Putri)


Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini