Tentang PPID

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 13, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Menyikapi amanat tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 550/Kep.15-Dishubkominfo/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. Selain itu dalam rangka membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar, Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah membuat website resmi dengan alamat www.tasikmalayakota.go.id dan website PPID Kota Tasikmalaya dengan alamat www.ppid.tasikmalayakota.go.id.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1, menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan PPID, yang melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi, dan PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah, Pasal 8 menyebutkan bahwa PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.