EKSEKUSI AMAR PUTUSAN KIP JABAR PERIHAL INFORMASI TANAH

Diposting pada: 2016-08-28, oleh : Admin, Kategori: Berita

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KIP Jabar) membacakan putusan sengketa informasi dengan pemohon (Heryono Afandy) dan termohon (Pemkot Tasikmalaya) perihal informasi kutipan letter C tanah / buku tanah Kelurahan Indihiang dengan obyek tanah, blok Pamundutan, Kelurahan Indihiang pada tanggal 20 Oktober 2015.

Amar putusan yang dihasilkan adalah mengabulkan sebagian permohonan pemohon; menyatakan bahwa buku letter C / buku tanah merupakan informasi yang terbuka namun mengandung bagian-bagian yang dikecualikan, bersangkutan dengan rahasia pribadi yang dapat mengungkap aset seseorang; menyatakan bahwa data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam buku tanah berhak diketahui orang yang berkepentingan.

Dengan demikian, Majelis Komisioner memerintahkan termohon untuk memperlihatkan buku tanah terkait objek tanah setelah terlebih dahulu menutup informasi yang dikecualikan; memberi kesempatan kepada pemohon untuk dapat membaca dan mencatat dokumen terkait ditempat yang memadai untuk membaca dan memeriksa informasi yang dimohon; memerintahkan termohon untuk memperlihatkan dokumen dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan ini diterima termohon.

Menyikapi amar putusan tersebut, termohon mempertanyakan mekanisme mematuhi amar putusan dimaksud dan mengajukan permohonan agar dalam pelaksanaan amar putusan dimediasi oleh Majelis Komisioner. Terhadap permohonan ini Majelis Komisioner memerintahkan termohon mempelajari terlebih dahulu putusan tersebut secara utuh dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Majelis Komisioner.

Pada tanggal 30 Oktober 2015, Pemerintah Kota Tasikmalaya melayangkan surat perihal permohonan bantuan fasilitasi eksekusi amar putusan dengan alasan memperlihatkan dokumen buku tanah kepada pemohon dengan menutup informasi yang dikecualikan tidaklah mudah mengingat pemohon sangat berkeinginan mendapatkan informasi / dokumen tanah untuk pembuatan sertifikat; kemungkinan adanya perbedaan persepsi antara pemohon dan termohon tentang batasan informasi yang diperlihatkan, batasan waktu membaca dan mencatat dokumen dimaksud; mencegah adanya perdebatan sengit dan atau konflik antara pemohon dan termohon perihal substansi yang diminta.

Menanggapi surat tersebut pada tanggal 30 Nopember 2015 KIP Jabar melayangkan surat dengan substansi bahwa KIP Jabar tidak dapat memenuhi permohonan dimaksud dan menyarankan untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam rangka melaksanakan amar putusan tersebut. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 2015, amar putusan tersebut dilaksanakan di Aula Kelurahan Indihiang, namun ternyata perwakilan pemohon tidak bersedia menandatangani berita acara karena dianggap belum masuk pada waktu pertemuan yang diagendakan yaitu pukul 11.00 WIB s.d. selesai dan menganggap pertemuan tersebut tidak akan menghasilkan solusi yang diinginkan pemohon (walk out).

Pasca walk out, Pemerintah Kota Tasikmalaya / termohon dilaporkan oleh pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (PTUN) Bandung atas aduan termohon terlambat melaksakan eksekusi dan menganggap bahwa informasi yang diberikan tidak sesuai dengan harapannya; maka tanggal 3 Februari 2016 bertempat di ruang Ketua PTUN Bandung, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan penjelasan.

Setelah mendengar dan mencermati argumen pemohon dan termohon, akhirnya Ketua PTUN Bandung menerbitkan Surat Penetapan Nomor 544/PTSN-MK/KI-JBR/X/2015 yang menyatakan bahwa putusan Komisi Informasi Prov. Jawa Barat Nomor 544/PTSN-MK.MA/KI-JBR/X/2015 dapat dilaksanakan.

Selain dilaporkan ke PTUN Bandung, termohon dilaporkan juga ke Ombudsman RI, maka pada tanggal 10 Februari 2016, termohon menghadiri rapat adjudikasi di Gedung Ombudsman RI, di Jakarta. Kesimpulannya, Ombudsman RI menganggap Pemkot Tasikmalaya punya niat baik untuk melaksanakan amar putusan Komisi Informasi Prov. Jabar namun pemohon walk out, dan mengamanatkan untuk segera melaksanakan ketetapan PTUN Bandung yang menguatkan amar putusan Komisi Informasi Prov. Jabar.

Akhirnya, pada tanggal 7 Maret 2016 dilaksanakan eksekusi amar putusan Komisi Informasi Prov. Jabar yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Amar Putusan Komisi Informasi Prov. Jabar Nomor 28/III/Kel/2016 yang ditandatangani oleh pemohon dan termohon.


Berita Lainnya



Tinggalkan Komentar


Nama *
Email * Tidak akan diterbitkan
Komentar *
security image
 Masukkan kode diatas
 

Ada 0 komentar untuk berita ini